Dua anggota Polrestabes Semarang telah didemosi karena terlibat dalam kasus pemerasan terhadap seorang warga. Keduanya terbukti melanggar kode etik kepolisian dan saat ini sedang menjalani proses hukum internal. Propam Polrestabes Semarang berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengambil langkah hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Semarang. KPK telah mengantongi bukti-bukti awal dan akan segera meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Walikota Semarang belum memberikan komentar terkait hal ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil tindakan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tindakan tersebut akan diambil pekan ini setelah KPK memeriksa Hevearita sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, pada Senin (15/5).

Dua anggota Polrestabes Semarang diduga melakukan pemerasan terhadap sepasang remaja. Mereka meminta uang Rp 1 juta dengan ancaman akan diproses hukum atas dugaan perzinaan. Propam Polrestabes Semarang telah menahan kedua oknum tersebut dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Uang hasil pemerasan juga telah dikembalikan kepada korban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil langkah hukum terhadap Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait dugaan kasus korupsi. KPK telah mengantongi bukti-bukti yang cukup dan akan segera memproses kasus tersebut. Keputusan ini diambil setelah KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam.

Wali Kota Semarang tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena alasan kesehatan. Beliau dijadwalkan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

Seorang anggota polisi di Semarang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang remaja. Oknum polisi tersebut juga dilaporkan pernah menelantarkan keluarganya sendiri.

Dua oknum anggota kepolisian di Semarang menjalani sidang etik karena diduga melakukan pemerasan terhadap seorang remaja. Keduanya diduga meminta uang kepada remaja tersebut dengan ancaman akan diproses hukum terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Sidang etik ini dilakukan untuk menentukan sanksi internal terhadap kedua oknum polisi tersebut.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Arief Hidayat, menekankan pentingnya menjaga integritas hukum dan mencegahnya menjadi komoditas. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFH) Undip Semarang. Prof. Arief mengingatkan bahwa hukum seharusnya ditegakkan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Polrestabes Semarang mengamankan seorang pemuda yang membawa celurit di daerah Semarang. Pemuda tersebut diamankan karena diduga akan melakukan tawuran dan melanggar hukum.