Praperadilan Ditolak, Alwin Basri Tetap Tersangka

Gugatan Praperadilan Alwin Basri Suami Walkot Semarang Ditolak Hakim, Status Tersangka Tetap Sah

Gugatan praperadilan yang diajukan oleh Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang, telah ditolak oleh hakim. Dengan demikian, status tersangka Alwin Basri tetap sah dan proses hukum selanjutnya akan terus berlanjut.

Wali Kota Semarang Mangkir Panggilan KPK karena Sakit

Alasan Sakit, Wali Kota Semarang Mbak Ita Mangkir Panggilan KPK

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang. Alasannya, ia sedang sakit dan telah mengirimkan surat keterangan dokter kepada KPK. KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan.

KPK Akan Periksa Kesehatan Wali Kota Semarang di Rumah Sakit

Mendadak Masuk Rumah Sakit, KPK Bakal Bawa Dokter Cek Kesehatan Walikota Semarang Mbak Ita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membawa dokter untuk memeriksa kesehatan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang dikabarkan tengah dirawat di rumah sakit. Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. KPK sebelumnya telah memanggil Hevearita namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

Wali Kota Semarang Dirawat, Batal Penuhi Panggilan KPK

Dirawat di Rumah Sakit, Wali Kota Semarang Mbak Ita Batal Penuhi Panggilan KPK

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, batal memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/9/2023). Panggilan tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang. Ketidakhadiran Mbak Ita disebabkan oleh kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan di rumah sakit. Informasi ini dikonfirmasi […]

Mbak Ita Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

Wali Kota Semarang Mbak Ita Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK, Alasannya Dirawat

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita, kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidakhadirannya tersebut dikarenakan ia sedang menjalani perawatan medis.

Status Tersangka Korupsi Suami Wali Kota Semarang Tetap Sah

Hakim Tolak Praperadilan Suami Wali Kota Semarang, Status Tersangka Korupsi Tetap Sah

Pengadilan Negeri Semarang menolak praperadilan yang diajukan oleh suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hakim tunggal menyatakan penetapan tersangka oleh kepolisian sudah sah dan sesuai prosedur. Keputusan ini membuat status tersangka suami wali kota tetap berlaku dan proses hukum selanjutnya akan dilanjutkan.

Polda Tangkap Tiga Pencuri Mobil di Semarang

Polda tangkap tiga anggota komplotan pencuri mobil di Semarang

Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tiga anggota komplotan pencuri mobil di Semarang. Ketiganya diduga terlibat dalam serangkaian pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Wali Kota Semarang Mbak Ita Kembali Absen Panggilan KPK karena Dirawat

Respons Walkot Semarang Saat Ditanya Alasan 3 Kali Absen Panggilan KPK

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, kembali tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pada Senin (8/5). Alasan ketidakhadirannya adalah karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ini merupakan kedua kalinya Mbak Ita, sapaan akrabnya, absen dari panggilan KPK.

Napi Korupsi Agus Hartono Keluyuran di Semarang

Daftar Kasus Agus Hartono, Napi Korupsi yang Tepergok Keluyuran di Semarang

Agus Hartono, seorang narapidana kasus korupsi yang seharusnya menjalani masa hukuman, tepergok keluyuran di Semarang. Ia diketahui tengah menikmati waktu luang di sebuah kafe bersama seorang perempuan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan publik terkait sistem pengawasan terhadap narapidana, khususnya bagi mereka yang terlibat kasus korupsi.