Dua oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga Semarang masih dalam proses pemeriksaan. Berkas perkara mereka sedang dipersiapkan untuk sidang kode etik. Propam Polda Jateng memastikan akan memproses kasus ini secara transparan dan akuntabel.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Dinis Fahmi Nugroho, dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dinis didakwa menerima suap senilai Rp554 juta terkait proyek pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah tahun anggaran 2018-2020.

Seorang pelajar di Semarang meninggal dunia setelah terlibat duel bersenjata tajam dengan pelajar lain. Peristiwa tragis ini terjadi di daerah Semarang dan menambah rentetan kasus kekerasan antar pelajar.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alwin Basri, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/2). Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. KPK menyayangkan ketidakhadiran Hevearita dan Alwin. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menegaskan bahwa pemanggilan […]

Seorang narapidana Lapas Semarang tepergok asyik makan di restoran. Publik pun mempertanyakan bagaimana seorang napi bisa keluar masuk lapas dengan bebas. Terungkap pula rumah megah yang diduga milik napi tersebut. Kejadian ini memicu sorotan terhadap sistem keamanan dan pengawasan di lapas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka korupsi terhadap suami Mbak Ita, Wali Kota Semarang, dan menyatakan penetapan tersebut sah. KPK juga akan melakukan penjemputan paksa jika yang bersangkutan tidak kooperatif dalam proses hukum selanjutnya.

Wali Kota Semarang kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun membuka peluang untuk melakukan penjemputan paksa jika yang bersangkutan terus mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Alasannya, ia harus menghadiri acara resmi kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo. KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

Wali Kota Semarang kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dikabarkan sedang dirawat di RSUD Wongsonegoro. Ini merupakan kedua kalinya yang bersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaan KPK. KPK akan memeriksa surat keterangan sakit yang diajukan.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita, tidak memenuhi panggilan KPK terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit.