Dua oknum polisi di Semarang tertangkap warga saat diduga memeras seorang pelajar. Kejadian ini sempat menyebabkan kedua oknum polisi tersebut dikepung warga sebelum akhirnya diamankan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang tetap menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2020, meskipun gugatan dari pasangan calon telah dicabut. KPU menghormati proses hukum yang berjalan di MK dan akan melaksanakan putusan yang ditetapkan nantinya.

Pengadilan Negeri (PN) Semarang akan menggelar voting untuk menentukan nasib Sriwijaya Teknika (SriTek) pada Selasa (30/1/2025). Voting akan menentukan apakah SriTek akan melanjutkan operasinya (going concern) atau dilikuidasi. Hasil voting ini sangat dinantikan oleh para kreditur dan karyawan SriTek.

Polda Jawa Tengah belum menetapkan tersangka dalam kasus kematian Darso, warga Semarang yang meninggal dunia setelah dijemput polisi. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian dan menunggu hasil autopsi. Keluarga menduga Darso dianiaya hingga tewas.

Seorang warga Semarang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Peristiwa ini memicu pertanyaan publik mengenai kewenangan penyidik yang dinilai melampaui batas.

Dua pekan berlalu sejak makam Darso, warga Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dibongkar oleh pihak kepolisian. Keluarga Darso hingga kini masih menanti hasil ekshumasi dan autopsi jenazah almarhum. Ketidakpastian ini menciptakan keresahan dan rasa frustrasi di kalangan keluarga yang menginginkan kejelasan mengenai penyebab kematian Darso. Darso meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medika, Kabupaten […]

Polres Semarang menindak balap liar dan mengamankan 89 sepeda motor.

Polisi telah memeriksa anak dari Firman Hartanto terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan judi online di Hotel Aruss Semarang.

Pengawal Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dilaporkan menghalangi sejumlah wartawan yang hendak mewawancarai Wali Kota usai menghadiri acara pelantikan pengurus Partai Nasdem di Kota Semarang. Aksi pengawal tersebut menuai kritik dari kalangan jurnalis karena dianggap membatasi akses informasi dan melanggar kebebasan pers.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan akan bekerja secara independen serta transparan untuk mengusut tuntas kasus tersebut demi menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan publik.