Enam anggota polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan sanksi Pembinaan Khusus (Patsus) atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang warga Semarang. Propam Polda DIY masih mendalami kasus ini dan belum merinci bentuk pelanggaran yang dilakukan keenam polisi tersebut.

Enam anggota Polresta Yogyakarta diduga melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tewasnya seorang warga Semarang di Yogyakarta.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang telah mengembalikan dana pensiun sebesar Rp85 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang. Pengembalian dana ini merupakan hasil penyelesaian kasus korupsi dana pensiun.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan diseminasi kekayaan intelektual khususnya desain industri di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika Udinus tentang pentingnya perlindungan desain industri serta mendorong kreativitas dan inovasi di bidang tersebut.

Ratusan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Semarang menuntut agar aset perusahaan yang disita dalam proses kepailitan segera dikembalikan. Mereka khawatir aset yang disita akan dilelang dan berdampak pada keberlangsungan pekerjaan mereka.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, telah tiga kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan dua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kedua tersangka tersebut diduga terlibat dalam pengaturan pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Mijen, Semarang, Jawa Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) dan suaminya, Alfe Haris, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), dan suaminya, Alfriandi, terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan tersebut menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan penahanan langsung keduanya.