Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas IKN di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air, dan sanitasi, untuk menarik minat investor. Ia juga mengingatkan agar pembangunan IKN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Presiden juga mendorong percepatan pembangunan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri yang akan pindah ke IKN.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan akan bekerja secara independen serta transparan untuk mengusut tuntas kasus tersebut demi menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan publik.