Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi tengah memeriksa masa berlaku pencekalan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita. Pemeriksaan ini dilakukan berkaitan dengan permintaan pencegahan ke luar negeri yang sebelumnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, meresmikan Padi Biosalin di Kelurahan Tambakrejo, Semarang. Peresmian tersebut kemudian disusul dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi yang sama untuk meninjau program pengolahan limbah organik menjadi pupuk cair dan padat tersebut.

Dugaan keterlibatan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Semarang disayangkan banyak pihak. Tindakan tersebut dianggap mencoreng nama baik Pemerintah Kota Semarang, terutama karena skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Semarang sedang tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, atau yang akrab disapa Mbak Ita, setelah kalah dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Wali Kota Semarang tidak terlihat di kantornya setelah permohonan praperadilannya ditolak. Ketidakhadirannya menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Belum ada keterangan resmi mengenai keberadaannya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, beserta suaminya, Alfeus Ginting, diduga menerima gratifikasi sebesar Rp5 miliar. Dugaan ini terkait dengan proyek-proyek di Kota Semarang.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait penetapan tersangka oleh KPK. Dengan ditolaknya praperadilan ini, status Hevearita sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang sah menurut hukum dan proses penyidikan KPK dapat dilanjutkan.