Keluarga korban penembakan oleh oknum polisi di Semarang merasa kecewa karena pelaku masih menerima gaji, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.

Seorang ibu yang bayinya tewas diduga dibunuh oleh seorang anggota Brimob mengaku diintimidasi dan diminta berdamai. Ia berharap keadilan dapat ditegakkan dan pelaku dihukum sesuai perbuatannya.

Kombes Pol Irwan Anwar mendapat desakan pemecatan dari dua pihak setelah kasus penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa. Komisi III DPR dan Anggota DPR RI Habiburokhman menyatakan keprihatinannya dan meminta tindakan tegas terhadap Kombes Irwan Anwar. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu tuntutan keadilan.

Sukatani, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, menyampaikan pernyataan terbaru terkait kasus yang menimpanya. Pernyataan ini disampaikan setelah Sukatani menjalani proses hukum. LBH Semarang mendampingi Sukatani untuk memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Arief Hidayat, menekankan pentingnya menjaga integritas hukum dan mencegahnya menjadi komoditas. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFH) Undip Semarang. Prof. Arief mengingatkan bahwa hukum seharusnya ditegakkan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Seorang narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang dipindahkan ke Lapas Nusakambangan setelah kepergok sedang plesiran. Pemindahan ini merupakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Napi korupsi, Agus Hartono, dipindahkan dari Lapas Kedungpane Semarang ke Nusakambangan setelah tepergok sedang makan di sebuah restoran. Pemindahan ini merupakan sanksi atas pelanggaran izin keluar yang dilakukannya.

Seorang terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, kedapatan bebas keluar masuk lapas tanpa izin resmi. Kasus ini memicu sorotan dan desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapas. Kejadian ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli fasilitas dan lemahnya pengawasan di lingkungan lapas. Masyarakat sipil mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk bertindak tegas dan melakukan investigasi mendalam. Evaluasi sistemik dan sanksi tegas bagi petugas yang terlibat menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Seorang warga Semarang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Peristiwa ini memicu pertanyaan publik mengenai kewenangan penyidik yang dinilai melampaui batas.

Seorang warga Semarang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi. Keluarga korban menuntut keadilan atas kejadian ini dan berharap agar kasus ini diusut tuntas serta pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.