Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk memperkuat kebijakan dan mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang tidak naik. Kepastian ini disampaikan untuk menjawab keresahan masyarakat terkait isu kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dianggap akan berdampak pada kenaikan tarif PBB. Ia menjelaskan, meskipun NJOP naik, tarif PBB tetap sama. Kenaikan NJOP hanya sebagai penyesuaian terhadap nilai pasar.

Pemerintah Kota Semarang memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Pemerintah Kota Semarang tengah mempersiapkan kebijakan pro-rakyat terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, akan mencabut kebijakan lima hari sekolah. Kebijakan tersebut dinilai kurang cocok diterapkan di Kota Semarang. Pencabutan kebijakan ini akan dilakukan setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk para guru dan orang tua siswa. Keputusan final akan diambil setelah evaluasi menyeluruh.

Artikel ini merangkum pokok-pokok kebijakan pembangunan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Agustin Lusin Indrawati, memaparkan arah kebijakan pembangunan kota untuk tahun 2026. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka. Program Bergerak Bersama yang diinisiasi Mbak Ita juga ditekankan untuk mewujudkan Semarang yang semakin hebat.

Ratusan pengemudi ojek online Grab di Semarang menggelar demonstrasi di kantor manajemen, memprotes kebijakan baru yang dianggap merugikan pendapatan mereka. Mereka menuntut manajemen untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuka dialog untuk mencari solusi bersama.