Polrestabes Semarang mengamankan empat orang terkait aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Semarang. Mereka diamankan karena diduga melakukan pelanggaran hukum selama aksi demonstrasi berlangsung. Polisi masih mendalami keterlibatan mereka dan kemungkinan adanya provokasi. Aksi unjuk rasa tersebut berkaitan dengan penolakan kenaikan harga BBM.

Pemerintah Kota Semarang memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan spanduk bertuliskan "Indonesia Gelap" dan poster bergambar Prabowo Subianto. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu-isu nasional. Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Tengah.

Sejumlah massa aksi melempari gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan kotoran sapi. Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah provinsi. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang berlangsung ricuh. Massa aksi melemparkan kotoran sapi dan air comberan ke kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk protes. Mereka menuntut pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan menindaklanjuti tuntutan mereka. Aparat kepolisian berjaga ketat untuk mengamankan situasi.

Ratusan warga Semarang menggelar aksi "Indonesia Gelap" dengan mematikan lampu selama satu jam sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak negatif pada masyarakat. Aksi tersebut dipusatkan di Simpang Lima dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Aliansi Mahasiswa Semarang Raya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka menuntut pembatalan sejumlah Undang-Undang yang dinilai kontroversial dengan menyebarkan kotoran sapi di gerbang gedung DPRD.

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.