Pemerintah Kota Semarang menggelar dialog bersama mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, melibatkan aspirasi generasi muda dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Wacana pemekaran daerah kembali mencuat, memunculkan pertanyaan mengenai motif dan manfaat sebenarnya dari kebijakan ini. Apakah pemekaran benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru menguntungkan pihak-pihak tertentu?

Musyawarah Nasional VI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tahun 2025 yang akan digelar di Semarang diproyeksikan menjadi ajang strategis nasional yang signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata, serta memperkuat peran DPRD Kota di seluruh Indonesia.

Wali Kota Semarang menekankan perlunya revisi Perda Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan efektivitas penanganan sampah di kota tersebut.

Salah satu kandidat pemimpin daerah menyatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan signifikan dalam pemerintahan jika terpilih.

Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan komitmennya terhadap transparansi pemerintahan dengan menghapus iuran kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung dan memberdayakan komunitas disabilitas melalui berbagai program dan kebijakan inklusif.

Wajib pajak di Kota Semarang boleh bernapas lega. Pasalnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Semarang tahun 2025 dipastikan tidak naik. Bahkan, ada diskon 10 persen untuk wajib pajak yang taat membayar PBB tepat waktu.

Artikel ini merangkum pokok-pokok kebijakan pembangunan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Semarang membebaskan retribusi sewa sejumlah ruang publik untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan positif.