Wajib pajak di Kota Semarang boleh bernapas lega. Pasalnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Semarang tahun 2025 dipastikan tidak naik. Bahkan, ada diskon 10 persen untuk wajib pajak yang taat membayar PBB tepat waktu.

Artikel ini merangkum pokok-pokok kebijakan pembangunan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Semarang membebaskan retribusi sewa sejumlah ruang publik untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan positif.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menggratiskan retribusi penggunaan ruang publik untuk kegiatan warga. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik seperti balai kota dan lapangan. Warga hanya perlu mengajukan izin melalui aplikasi Simbangga atau secara langsung. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kegiatan positif dan meningkatkan interaksi sosial di masyarakat.

Aliansi mahasiswa di Semarang menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan tersebut mencakup isu kesejahteraan, pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Mereka berharap tuntutan ini dapat direalisasikan demi kemajuan bangsa dan negara.

Sejumlah massa aksi melempari gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan kotoran sapi. Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah provinsi. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar demonstrasi menuntut efisiensi anggaran dan transparansi pemerintah daerah. Mereka menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai tidak efektif dan rawan korupsi. Aksi berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Tengah.

Sejumlah massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Aksi tersebut diwarnai dengan lemparan kotoran sapi ke arah gerbang kantor gubernur. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dianggap merugikan masyarakat. Kotoran sapi dipilih sebagai simbolisasi atas kekecewaan dan ketidakpuasan mereka. Massa menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi tidak […]

Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan aksi simbolik pembuangan kotoran sapi di gerbang DPRD Jateng. Mereka menolak efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah.