Seorang ibu di Tengaran, Kabupaten Semarang, tega membekap bayi kandungnya hingga tewas. Peristiwa tragis ini terungkap setelah penemuan jasad bayi di dalam jok sepeda motor.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat telah menangani 91 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga April 2025. Angka ini menyoroti perlunya peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Semarang melibatkan paralegal dari Muslimat NU untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya.

Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan paralegal Muslimat NU untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayahnya.

Pemerintah Kota Semarang menggandeng paralegal dari Muslimat NU untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayahnya.

Wali Kota Semarang menggandeng paralegal Muslimat NU untuk menekan angka kekerasan pada anak dan perempuan di wilayahnya.

Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani kasus oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan terhadap bayi di Semarang. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban dan keluarganya. Kasus ini tengah dalam proses penyidikan Propam Polda Jateng. Oknum polisi tersebut telah diamankan dan terancam sanksi tegas.

Seorang oknum polisi di Semarang tega mencekik bayi kandungnya sendiri saat istrinya pergi berbelanja. Peristiwa memilukan ini terjadi hanya dalam waktu 10 menit dan menggemparkan warga sekitar. Bayi malang tersebut akhirnya meninggal dunia.

Seorang anggota polisi di Semarang diduga tega mencekik bayinya yang baru berusia dua bulan hingga tewas. Kasus ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Motif di balik tindakan tragis ini masih belum diketahui secara pasti.

Sejumlah pengurus pondok pesantren di Kota Semarang menandatangani komitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Komitmen ini bertujuan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di lingkungan pesantren. Mereka berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.