Dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi amunisi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sinergis.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan perubahan status kawasan hutan di Gunung Muria menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura). Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian alam Gunung Muria. Dengan status Tahura, diharapkan pengelolaan hutan akan lebih optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang merealisasikan pencairan dana operasional sebesar Rp 25 juta untuk setiap RT di wilayahnya. Pencairan dana ini sesuai dengan janji kampanye Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di tingkat RT. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional RT, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur kecil.

Para kader di Semarang aktif mensosialisasikan program-program presiden kepada masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Mereka terjun langsung ke lapangan untuk berdialog dan menyerap aspirasi warga.

Pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Wanita Pembangunan Indonesia (DPC WPI) Kota Semarang masa bakti 2025-2030 fokus pada pemberdayaan perempuan dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pelatihan dan pendampingan akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan subsidi kepada masyarakat untuk menstabilkan harga pangan yang mengalami kenaikan. Bantuan berupa potongan harga diberikan untuk pembelian beras, telur, dan daging ayam. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli.

Program konsolidasi tanah di Kabupaten Semarang memberikan dampak positif bagi perekonomian warga dengan menerbitkan sertifikat tanah yang memudahkan akses permodalan dan meningkatkan nilai jual tanah. Program ini berhasil menyelesaikan permasalahan sengketa batas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Berbagai potensi PAD diidentifikasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan hingga tahun 2029. Strategi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.