Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 menunjukkan progres yang menggembirakan dalam pengelolaan anggaran daerah, tercermin dari peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja.

Gubernur Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas biaya makan dan minum dalam rapat dinas. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran. Efisiensi tersebut akan difokuskan pada rapat internal dan diharapkan tidak mengganggu operasional pemerintahan, terutama layanan publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun 2029. Identifikasi ini bertujuan untuk optimalisasi dan peningkatan PAD melalui berbagai sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Dishub Kota Semarang mencatat pendapatan parkir di tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target. Rendahnya realisasi ini mendorong Dishub untuk menyiapkan strategi baru guna mengoptimalkan potensi pendapatan parkir.