Forum diskusi Semarang Corruption Watch (SCW) menyoroti kasus pagar laut di Tangerang Selatan yang diduga merugikan negara. Mereka mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum. Forum ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang, atas dugaan kasus korupsi. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memiliki harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan total kekayaan mencapai miliaran rupiah, sebagian besar berupa aset tanah dan bangunan. Berikut rincian harta kekayaannya.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Semarang memberikan tanggapan terkait penahanan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan bantuan hukum jika diperlukan. DPC PDIP Semarang juga meminta semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. Partai menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. PDI-P juga akan memberikan bantuan hukum kepada Hevearita jika diperlukan.

Ketua DPC PDIP Kota Semarang, Fajar Purwoto, memberikan tanggapan atas penahanan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), oleh KPK. Ia menegaskan bahwa PDIP menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak untuk kooperatif. Fajar juga memastikan roda pemerintahan Kota Semarang tetap berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Plh Wali Kota. Meskipun demikian, ia belum membahas sanksi partai terkait kasus ini.

Wali Kota Semarang dan suaminya diduga terlibat dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan serta penunjukan pemenang tender proyek. Dugaan ini muncul dari pengakuan beberapa saksi. Modus yang digunakan adalah dengan meminta fee proyek. KPK masih mendalami kasus ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan serah terima jabatan (Sertijab) Wali Kota Semarang tetap digelar meski Wali Kota Semarang definitif, Mbak Ita, ditahan KPK. Sertijab tersebut akan digelar pada Senin (25/9) mendatang.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya, Alfe Haris, terseret dalam kasus dugaan korupsi. KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, dan keduanya diperiksa sebagai saksi. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wali Kota Semarang terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penahanan dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan dan menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Wali Kota sebagai tersangka. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah proyek di lingkungan Pemkot Semarang.