Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus telah melimpahkan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Sistem Informasi Harga Tanah (SIHT) senilai Rp52 miliar ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Bupati Kudus, HM Hartopo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kudus terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hartopo berharap laporan keuangan tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya.