Seorang mahasiswa Universitas Stikubank Semarang menggugat syarat pencalonan anggota legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini mempersoalkan masa jeda bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan permohonan sengketa Pilkada Kota Semarang 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Paslon A. Dengan demikian, penetapan KPU Kota Semarang terkait hasil Pilkada Kota Semarang 2024 dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 52 sengketa hasil Pilkada 2020 untuk dihentikan prosesnya. Beberapa di antaranya meliputi Pilwalkot Medan dan Semarang.

Bawaslu Kota Semarang memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang pada tahun 2024. Keterangan tersebut berkaitan dengan gelar perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Wali Kota Semarang tahun 2024. Bawaslu telah menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan menjelaskan proses pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan Pilwali. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang.

Andika Pandu Puragabaya, calon gubernur Jawa Tengah dari PDI-P, telah mencabut gugatannya terhadap hasil Pilkada Jawa Tengah. Pencabutan gugatan ini dilakukan setelah sebelumnya Andika mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan dalam proses pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi sidang gugatan hasil Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Semarang yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).