Pemerintah Kota Semarang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan proses yang lebih cepat dan mudah.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menegaskan bahwa pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dikenakan biaya dan diproses dengan cepat.

Pemerintah Kota Semarang tengah mempersiapkan kebijakan pro-rakyat terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).