Seorang mahasiswa Universitas Stikubank Semarang menggugat syarat pencalonan anggota legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini mempersoalkan masa jeda bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan permohonan sengketa Pilkada Kota Semarang 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Paslon A. Dengan demikian, penetapan KPU Kota Semarang terkait hasil Pilkada Kota Semarang 2024 dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 52 sengketa hasil Pilkada 2020 untuk dihentikan prosesnya. Beberapa di antaranya meliputi Pilwalkot Medan dan Semarang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang tetap menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada 2020, meskipun gugatan dari pasangan calon telah dicabut. KPU menghormati proses hukum yang berjalan di MK dan akan melaksanakan putusan yang ditetapkan nantinya.

Penetapan Wali Kota Semarang terpilih tertunda karena adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi sidang gugatan hasil Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Semarang yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).