Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024. Dalam forum tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Agustin Lus Indriyani Iswar, memaparkan arah kebijakan pembangunan kota. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Wanita Pembangunan Indonesia (DPC WPI) Kota Semarang masa bakti 2025-2030 fokus pada pemberdayaan perempuan dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pelatihan dan pendampingan akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Semarang dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026. Dalam acara tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Agustin Lusin Indrawati, memaparkan arah kebijakan pembangunan kota untuk tahun 2026. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka. Program Bergerak Bersama yang diinisiasi Mbak Ita juga ditekankan untuk mewujudkan Semarang yang semakin hebat.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan program bantuan Rp 25 juta per RT akan direalisasikan. Program ini sempat diragukan beberapa pihak, namun Hevearita menegaskan bahwa anggaran sudah disiapkan dan akan dicairkan secara bertahap. Mekanisme pencairan akan dilakukan melalui proposal pengajuan dari masing-masing RT.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memastikan akan merealisasikan bantuan operasional untuk RT dan PKK. Hal ini disampaikan setelah menerima banyak usulan dari masyarakat terkait pentingnya dukungan operasional bagi kedua lembaga tersebut. Bantuan operasional ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja RT dan PKK dalam melayani masyarakat.

Program konsolidasi tanah di Kabupaten Semarang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warga. Sertifikat tanah yang diterima warga memudahkan akses permodalan, meningkatkan nilai jual tanah, dan mendorong pemerataan pembangunan. Program ini juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.

Ketua MUI Jateng, Ahmad Luthfi, menggagas forum kolaborasi antar elemen masyarakat untuk memajukan pembangunan di Jawa Tengah. Forum ini diharapkan dapat mensinergikan berbagai potensi dan program demi kesejahteraan masyarakat. Forum kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Program konsolidasi tanah di Semarang memberikan dampak positif bagi warga, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial. Sertifikat tanah yang diterima warga menjadi bukti kepemilikan yang sah dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan produktif.

Rektor Universitas Semarang (USM) Dr Supari MT mengajak para alumni untuk terus berkontribusi dan berinovasi bagi kemajuan almamater dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran alumni dalam mendukung perkembangan USM. Alumni juga didorong untuk tidak mudah puas dan terus meningkatkan kapasitas diri.