Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun 2023. Ini merupakan kali ke-14 secara berturut-turut Pemprov Jateng mendapatkan predikat tersebut.

Pemerintah Kota Semarang menjajaki kemungkinan pemanfaatan lahan barak militer untuk kepentingan publik, mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah menekankan pentingnya peran desa dalam membangun kebangkitan nasional.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya data yang akurat dan relevan di tingkat kecamatan sebagai fondasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Kompleks perumahan yang seharusnya menjadi tempat tinggal para pejabat di Semarang tampak terbengkalai dan baru dibersihkan setelah menjadi perhatian publik.

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan mutasi dan promosi pejabat pratama dan madya di seluruh daerah.

Pemerintah Kota Semarang terus berupaya meningkatkan respon cepat terhadap aduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan.

Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk menanggapi aduan masyarakat dengan cepat dan efektif melalui berbagai kanal yang tersedia.

Pemerintah Kota Semarang mengumumkan pencairan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) direncanakan pada bulan Juli 2025.

Pentingnya respon cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat didorong untuk aktif menyampaikan pengaduan sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan dan perbaikan layanan publik. Pemerintah daerah didesak untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan agar lebih efektif dan responsif.