Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, dijadwalkan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 20 Februari 2023. Pemanggilan ini terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Belum diketahui secara pasti kasus apa yang mendasari pemanggilan tersebut.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini setelah sebelumnya mangkir sebanyak empat kali. Pemanggilan ini terkait dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang. KPK berharap Wali Kota Semarang kooperatif dan memenuhi panggilan kali ini.

Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Hakim tunggal menyatakan penetapan tersangka sah dan berdasar alat bukti yang cukup. Dengan putusan ini, KPK dapat melanjutkan proses hukum terhadap tersangka.

Mantan pegawai Pemkot Semarang, Martono, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani oleh pihak berwenang.

Pemerintah Kota Semarang dan Universitas Diponegoro (Undip) memperkuat komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Semarang. Kolaborasi ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, hingga dukungan kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan generasi Semarang yang sehat dan bebas stunting.

Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat mengatasi genangan air yang muncul akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pembersihan saluran air hingga pengerahan pompa untuk menyedot genangan. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, juga turun langsung memantau kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan efektif.

Pemerintah Kota Semarang mengakui kesulitan dalam menangani banjir yang melibatkan wilayah lintas pemerintahan kabupaten. Koordinasi antar pemerintah daerah menjadi kunci untuk solusi jangka panjang. Selain normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan kolam retensi juga menjadi fokus utama.

Pemerintah Kota Semarang bersama Forum Komunikasi Semarang Bersih (FKSB) menggelar konsolidasi untuk menjaga kondusivitas wilayah menjelang Pemilu 2024. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif selama tahapan Pemilu.

Dishub Kota Semarang mencatat pendapatan parkir di tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target. Rendahnya realisasi ini mendorong Dishub untuk menyiapkan strategi baru guna mengoptimalkan potensi pendapatan parkir.