Pemerintah Kota Semarang merealisasikan pencairan dana operasional sebesar Rp 25 juta untuk setiap RT di wilayahnya. Pencairan dana ini sesuai dengan janji kampanye Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di tingkat RT. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional RT, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur kecil.

Pemerintah Kota Semarang akan mulai mencairkan dana sebesar Rp25 juta untuk setiap RT di wilayahnya pada Juli 2025. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT. Hevearita Gunaryanti Rahayu, Plt Wali Kota Semarang, berharap dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Wali Kota Semarang dan suaminya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Persidangan dijadwalkan akan segera dimulai.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, akan segera merealisasikan program bantuan Rp25 juta per RT. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan di tingkat akar rumput. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produktif, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi warga.

Wali Kota Semarang kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun membuka peluang untuk melakukan penjemputan paksa jika yang bersangkutan terus mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang.