Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang menjalin kerjasama dengan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang untuk memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungannya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pengendalian gratifikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan transparan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penandatanganan komitmen bersama. Upaya ini melibatkan seluruh jajaran, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih skor tinggi dalam pencegahan korupsi, mencapai 95,07 dari target 77,5, yang menempatkannya pada level maturitas SPIP level 3. Namun, prestasi ini tercoreng oleh kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.