Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meninjau langsung proses penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) di dua perusahaan di Kota Semarang untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dengan baik dan tepat waktu. Ia mengapresiasi perusahaan yang telah membayarkan THR lebih awal dan berharap hal ini dapat diikuti oleh perusahaan lainnya.

Peran PPK Universitas Semarang kini semakin meluas, tidak hanya sebatas pengawasan rektor, tetapi juga mencakup bidang akademik, keuangan, dan sumber daya manusia. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan profesionalisme dari anggota PPK. Rektor Unnes, Prof. Dr. S Martono, M.Si., berharap PPK dapat menjalankan tugasnya dengan optimal demi kemajuan universitas.

Pemerintah Kabupaten Semarang dinilai lamban dalam menangani kasus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) palsu. Ketidaktegasan ini disoroti oleh anggota DPRD Kabupaten Semarang yang mendesak adanya tindakan konkret dan audit menyeluruh terhadap proses perizinan. Kejadian ini berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal di dinas terkait.

Gubernur Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan makanan yang mengandung boraks saat melakukan pemeriksaan takjil di beberapa lokasi di Kota Semarang. Penemuan ini menjadi perhatian serius mengingat bahaya boraks bagi kesehatan. Empat dari 30 sampel makanan yang diperiksa dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya tersebut.

Polrestabes Semarang bersama Pemkot Semarang mendirikan posko terpadu di kawasan Pantai Marina, tepatnya di depan BSB, untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas di tanjakan Silayur. Posko ini beroperasi 24 jam dan melibatkan berbagai instansi terkait. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru.

Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itjen TNI dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan program kerja dan anggaran Triwulan I Tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Lanal Semarang.

Video seorang narapidana koruptor yang terlihat makan di restoran viral di media sosial. Kalapas Semarang memberikan sanksi kepada petugas yang terlibat dalam kejadian tersebut. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan narapidana dan standar operasional prosedur (SOP) di lembaga pemasyarakatan.

Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan melekat dalam tahapan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Pengawasan tersebut meliputi seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penerimaan hasil verifikasi persyaratan calon oleh KPU Kota Semarang hingga pengumuman dan penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pilkada. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari pelanggaran.

Seorang narapidana korupsi di Lapas Kedungpane Semarang kedapatan sedang makan di sebuah restoran, memicu Ombudsman Jawa Tengah untuk angkat bicara. Kejadian ini bermula dari unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan napi tersebut berada di luar lapas. Kalapas Kedungpane membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa napi yang bersangkutan sedang menjalani izin berobat jalan. Namun, Ombudsman mempertanyakan pengawasan lapas terkait izin tersebut dan akan mendalami dugaan pelanggaran prosedur.