Polrestabes Semarang bersama Pemkot Semarang mendirikan posko terpadu di kawasan Pantai Marina, tepatnya di depan BSB, untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas di tanjakan Silayur. Posko ini beroperasi 24 jam dan melibatkan berbagai instansi terkait. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas baru.

Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itjen TNI dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan program kerja dan anggaran Triwulan I Tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Lanal Semarang.

Video seorang narapidana koruptor yang terlihat makan di restoran viral di media sosial. Kalapas Semarang memberikan sanksi kepada petugas yang terlibat dalam kejadian tersebut. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan narapidana dan standar operasional prosedur (SOP) di lembaga pemasyarakatan.

Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan melekat dalam tahapan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Pengawasan tersebut meliputi seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penerimaan hasil verifikasi persyaratan calon oleh KPU Kota Semarang hingga pengumuman dan penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pilkada. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari pelanggaran.

Seorang narapidana korupsi di Lapas Kedungpane Semarang kedapatan sedang makan di sebuah restoran, memicu Ombudsman Jawa Tengah untuk angkat bicara. Kejadian ini bermula dari unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan napi tersebut berada di luar lapas. Kalapas Kedungpane membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa napi yang bersangkutan sedang menjalani izin berobat jalan. Namun, Ombudsman mempertanyakan pengawasan lapas terkait izin tersebut dan akan mendalami dugaan pelanggaran prosedur.

Seorang terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, kedapatan bebas keluar masuk lapas tanpa izin resmi. Kasus ini memicu sorotan dan desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapas. Kejadian ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli fasilitas dan lemahnya pengawasan di lingkungan lapas. Masyarakat sipil mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk bertindak tegas dan melakukan investigasi mendalam. Evaluasi sistemik dan sanksi tegas bagi petugas yang terlibat menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Seorang narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang diduga terlihat di luar lapas. Kejadian ini memicu pertanyaan publik tentang pengawasan di lapas tersebut. Kalapas Semarang, Tri Saptono Sambudji, berjanji akan menyelidiki dugaan ini dan memberikan sanksi tegas jika terbukti benar. Kabar ini mencuat setelah foto dan video yang diduga napi tersebut beredar di media sosial.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Wali Kota Semarang tahun 2024. Bawaslu telah menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan menjelaskan proses pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan Pilwali. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang.