Seorang terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, kedapatan bebas keluar masuk lapas tanpa izin resmi. Kasus ini memicu sorotan dan desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapas. Kejadian ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli fasilitas dan lemahnya pengawasan di lingkungan lapas. Masyarakat sipil mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk bertindak tegas dan melakukan investigasi mendalam. Evaluasi sistemik dan sanksi tegas bagi petugas yang terlibat menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Seorang narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang diduga terlihat di luar lapas. Kejadian ini memicu pertanyaan publik tentang pengawasan di lapas tersebut. Kalapas Semarang, Tri Saptono Sambudji, berjanji akan menyelidiki dugaan ini dan memberikan sanksi tegas jika terbukti benar. Kabar ini mencuat setelah foto dan video yang diduga napi tersebut beredar di media sosial.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Wali Kota Semarang tahun 2024. Bawaslu telah menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan menjelaskan proses pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan Pilwali. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang.