Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Hasanuddin dan Madukoro, Semarang, disinyalir tidak sesuai dengan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) terkait penataan ruang dan ketertiban umum.

Kemenkumham Jawa Tengah mendorong penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kota Semarang agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat setempat.