Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjalin kerja sama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani kasus oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan terhadap bayi di Semarang. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban dan keluarganya. Kasus ini tengah dalam proses penyidikan Propam Polda Jateng. Oknum polisi tersebut telah diamankan dan terancam sanksi tegas.

Sejumlah pengurus pondok pesantren di Kota Semarang menandatangani komitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Komitmen ini bertujuan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di lingkungan pesantren. Mereka berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan apresiasi kepada Kelurahan Petompon, Semarang, atas keberhasilannya menjadi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Predikat ini diberikan karena Kelurahan Petompon dinilai telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, serta menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, menunjuk Kelurahan Petompon, Semarang, sebagai proyek percontohan program Ruang Bersama Indonesia. Program ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, serta mendorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup mereka melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha.