Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 52 sengketa hasil Pilkada 2020 untuk dihentikan prosesnya. Beberapa di antaranya meliputi Pilwalkot Medan dan Semarang.

Bawaslu Kota Semarang memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang pada tahun 2024. Keterangan tersebut berkaitan dengan gelar perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bawaslu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi sidang gugatan hasil Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Semarang yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).