Satgas Intelijen tengah memetakan dugaan praktik premanisme terkait parkir di Jalan Pahlawan, Semarang, sebagai respons terhadap keluhan masyarakat.

Seorang kepala desa di Semarang dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses jual beli tanah di wilayahnya.

Kepolisian Resor (Polres) Semarang tengah mendalami dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses jual beli tanah yang melibatkan seorang Kepala Desa (Kades). Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan seorang kepala daerah perempuan di Jawa Tengah, dengan inisial Mbak Ita, mencuat ke publik. Kasus ini diduga melibatkan permintaan uang sebesar Rp 1,6 miliar dan pemberian "vitamin" kepada aparat.

Dalam sidang kasus korupsi yang menyeret nama seorang kepala daerah, terungkap fakta bahwa sejumlah camat di wilayah tersebut diminta untuk menyetorkan sejumlah dana.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat struktural yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat dapat menjalankan amanah dengan baik dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Guntur juga mengingatkan agar pejabat menghindari pungli dan gratifikasi serta menjaga nama baik instansi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, kembali menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Mbak Ita menerima uang sebesar Rp2,4 miliar dari potongan iuran sukarela pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Dugaan penerimaan gratifikasi ini mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan langkah hukum terkait kasus dugaan suap pungutan liar (pungli) di Pemerintah Kota Semarang. Pekan ini akan menjadi penentu status hukum Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang telah dimintai klarifikasi oleh KPK. KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini. Keputusan mengenai langkah hukum selanjutnya akan diambil setelah proses pengumpulan bukti dan analisis selesai. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan.

Seorang warga di Semarang mendapatkan pujian dari netizen setelah melaporkan oknum petugas pemadam kebakaran yang melakukan pemalakan. Kejadian ini kembali memunculkan sorotan terhadap praktik pungutan liar yang masih terjadi. Warga tersebut berani mengambil tindakan tegas meskipun sempat mendapatkan intimidasi.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang. Alasannya, ia sedang sakit dan telah mengirimkan surat keterangan dokter kepada KPK. KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan.