Wali Kota Semarang, Mbak Ita, Batal Diperiksa KPK Karena Opname

Opname di RS Wongsonegoro Semarang, Mbak Ita Batal Diperiksa KPK

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (25/4/2023) karena harus menjalani opname di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap pada proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Kabar sakitnya Mbak Ita dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Kembali Mangkir, KPK Tak Tutup Kemungkinan Jemput Paksa

Berulang Kali Mangkir Dipanggil KPK, Walkot Semarang Ita akan Dijemput Paksa?

Wali Kota Semarang kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun membuka peluang untuk melakukan penjemputan paksa jika yang bersangkutan terus mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

Wali Kota Semarang Mbak Ita Mangkir dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Alasannya, ia harus menghadiri acara resmi kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo. KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

Wali Kota Semarang dan Suami Kembali Mangkir dari KPK

KPK Panggil 4 Tersangka Korupsi Pemkot Semarang, Termasuk Wali Kota

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Ita, kembali memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang, sementara suaminya, Alwin Basri, mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan lembaga antirasuah tersebut.

Wali Kota Semarang Kembali Dipanggil KPK Setelah 4 Kali Absen

Hakim Tolak Praperadilan Walkot Semarang Mbak Ita, Status Tersangka KPK Sah

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini setelah sebelumnya mangkir sebanyak empat kali. Pemanggilan ini terkait dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta pungutan pajak di Pemerintah Kota Semarang. KPK berharap Wali Kota Semarang kooperatif dan memenuhi panggilan kali ini.

Gugatan Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Ditolak, Status Tersangka KPK Sah

Gugatan Suami Wali Kota Semarang Ditolak, Status Tersangka K

Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Hakim tunggal menyatakan penetapan tersangka sah dan berdasar alat bukti yang cukup. Dengan putusan ini, KPK dapat melanjutkan proses hukum terhadap tersangka.

Walkot Semarang Mangkir Panggilan KPK, Bakal Dijemput Paksa

Berulang Kali Mangkir Dipanggil KPK, Walkot Semarang Ita akan Dijemput Paksa?

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terancam dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah berulang kali mangkir dari panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Semarang. KPK telah melayangkan surat panggilan ketiga dan menegaskan akan menjemput paksa jika Hevearita kembali tidak hadir.

KPK Panggil Ulang Wali Kota Semarang dan Suami

KPK Panggil Lagi Wali Kota Mba Ita dan Suami di Kasus Semarang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) dan suaminya, Alfe Haris, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

KPK Perpanjang Pencegahan Wali Kota Semarang ke Luar Negeri

KPK Panggil 4 Tersangka Kasus Korupsi di Pemkot Semarang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 23 Agustus 2023 hingga Februari 2024. Perpanjangan pencegahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

KPK Miris: Sektor Pendidikan Semarang Jadi Ladang Korupsi

KPK Miris Sektor Pendidikan Jadi Ladang Korupsi di Semarang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keprihatinannya atas sektor pendidikan di Semarang yang menjadi ladang korupsi. Beberapa kasus korupsi terungkap di sektor ini, menunjukkan adanya penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini tentu merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan pendidikan di Semarang.