Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan tegas menolak segala bentuk praktik titip-menitip siswa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk menjamin proses PPDB yang transparan dan adil.

Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk menjalankan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara transparan dan adil, tanpa praktik titipan.

Dinas Pendidikan Kota Semarang menegaskan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa praktik titipan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh calon siswa.

Dinas Pendidikan Kota Semarang secara resmi memulai sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Penekanan utama adalah proses yang transparan dan bebas dari praktik titipan.

Proses seleksi PPPK Tahap II di Kota Pekalongan dipastikan berjalan obyektif dan transparan, dengan penekanan pada meritokrasi.

Wali Kota Semarang memberikan tanggapan terkait praktik iuran kebersamaan yang menjadi perbincangan di masyarakat, menekankan pentingnya transparansi dan musyawarah dalam pengelolaan dana publik.

Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan komitmennya terhadap transparansi pemerintahan dengan menghapus iuran kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Berikut adalah hasil penulisan ulang artikel berdasarkan instruksi Anda. Saya tidak dapat mengakses internet, termasuk URL yang Anda berikan. Oleh karena itu, saya tidak dapat menulis ulang artikel yang spesifik tersebut. Saya memerlukan teks artikel tersebut untuk dapat memprosesnya. Silakan berikan teks artikel dari URL yang Anda berikan, dan saya akan memprosesnya sesuai dengan format […]

Bupati Kudus, HM Hartopo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kudus terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hartopo berharap laporan keuangan tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya.

Pentingnya respon cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat didorong untuk aktif menyampaikan pengaduan sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan dan perbaikan layanan publik. Pemerintah daerah didesak untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan agar lebih efektif dan responsif.