Wali Kota Semarang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan mebeler di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Semarang. Selain itu, wali kota juga diduga terlibat dalam pemotongan tunjangan pegawai negeri sipil (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KPK menduga wali kota menerima suap dari pihak swasta yang memenangkan tender proyek pengadaan mebeler tersebut. Nilai suap yang diterima diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Modus operandi yang digunakan adalah dengan memanipulasi proses lelang agar perusahaan tertentu dapat memenangkan proyek.

Selain wali kota, KPK juga menetapkan beberapa tersangka lain, termasuk pejabat di Dinas Pendidikan Kota Semarang dan pihak swasta yang memberikan suap. Diduga, praktik korupsi ini telah berlangsung cukup lama dan merugikan keuangan negara secara signifikan.

Dalam kasus pemotongan tunjangan ASN, wali kota diduga memerintahkan bawahannya untuk memotong tunjangan ASN dengan alasan tertentu. Potongan tunjangan tersebut kemudian diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi wali kota dan beberapa oknum lainnya.

KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen-dokumen terkait proyek pengadaan mebeler dan aliran dana suap. Saat ini, KPK masih terus mendalami kasus ini dan mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.

Penetapan wali kota sebagai tersangka menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Banyak pihak yang berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku korupsi.